Aplikasi Kinerja ASN Jadi Sorotan DPRD Jabar

- Minggu, 26 September 2021 | 20:35 WIB
Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat di BKD Jabar. (dok. Humas DPRD Jabar)
Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat di BKD Jabar. (dok. Humas DPRD Jabar)

BANDUNG, AYOTASIK.COM -- Apartur Sipil Negara (ASN) merupakan instrument negara yang berperan penting dalam kemajuan negara. Pasalnya, penyelenggaraan pemerintahan bertumpu pada kinerja para ASN.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman mengungkapkan, jika para ASN merupakan salah satu kunci dalam roda pemerintahan untuk penyelanggaraan roda pemerintahan yang baik.

“ASN itu kuncinya dalam penyelanggaraan pemerintahan, majunya negara sebenarnya ada ditangan para ASN,” ujar Bedi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, Jalan Ternate no. 2, Kota Bandung, Kamis 23 September 2021.

Bedi menyebut, persebaran ASN di Jabar harus merata sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setiap individu nya dan kebutuhan di setiap daerah. Terlebih, dengan adanya aplikasi Tunjangan Remunerisasi Kinerja (TRK) dan Kinerja Mobile (K-Mob) yang diterapkan di lingkungan Pemprov Jabar.

Aplikasi tersebut mewakili bahwa kinerja semua ASN harus terintegrasi antar daerah kabupaten kota, provinsi hingga ke pusat. Sehingga, dalam mewujudkan ASN juara lahir batin dapat terealisasikan dengan baik.

“Sehingga, dengan adanya sistem berbasis aplikasi itu semata-mata untuk meningkatkan kinerja para ASN di Jawa Barat,” ucapnya.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat lainnya, Sidkon Djampi menyoroti soal mutasi ASN berdasarkan usulan atau pengajuan diri. Menurutnya, mekanisme yang dilakukan kebanyakan sudah terintegrasi dengan system yang ada di BKD, tetapi demikian apakah memungkinkan jika di antara puluhan ribu ASN mengajukan penempatan dari aspirasi.

“Bahwa ASN yang ada di Jawa Barat idealnya mengikuti system yang sudah ada, tetapi apakah ada mekanisme lain selain penempatan dari BKD. Misalnya pengajuan diri atau ikut domisili suami dari ASN tersebut,” tanya dia.

Sementara itu Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Syahrir mempertanyakan aplikasi TRK dan K-Mob khususnya bagi kalangan ASN di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat (Setwan), Syahrir melihat jika ASN di Setwan kerapkali terkendala kealpaan dalam mengisi aplikasi tersebut lantaran berbenturan dengan tupoksi sebagai pelayanan kedewanan.

Halaman:

Editor: Dadi Haryadi

Tags

Terkini

Siswa TotoLab Menjuarai Kompetisi Web.Com

Selasa, 23 November 2021 | 21:20 WIB

Hari Guru Nasional di 13 Negara Asia dan Sejarahnya

Selasa, 23 November 2021 | 16:41 WIB

DPRD dan Pemprov Jabar Sepakati KUA PPAS Tahun 2022

Senin, 22 November 2021 | 21:36 WIB

Persib Singkirkan Persija Lewat Drama Adu Penalti

Senin, 22 November 2021 | 17:22 WIB

DPRD Jabar Apresiasi Kemajuan RSUD Al-Ihsan

Senin, 18 Oktober 2021 | 22:13 WIB
X